POSITION PAPER

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERHADAP

SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

NO. 01/M/KOMINFO/1/07 TENTANG PENGIRIMAN SURAT

PENDAHULUAN

Industri pos dan logistik belakangan ini menunjukkan dinamika yang

relatif meningkat. Peningkatan tersebut sedikit banyak terjadi atas

kontribusi aktifitas logistik termasuk lalu lintas surat dan dokumen

bisnis semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia

usaha. Adanya perkembangan (demand) pasar terhadap logistik suratdokumen

bisnis menjadi latar belakang semakin banyaknya pelaku

usaha swasta (non PT. Pos Indonesia) yang berkiprah dalam sektor

yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat kurang

lebih 945 perusahaan jasa kurir yang beroperasi di seluruh Indonesia

di tahun 2006, dimana sekitar 121 perusahaan beroperasi di wilayah

Jabodetabek. Kemudian, berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Jasa

Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), industri jasa pengiriman

menyerap lapangan pekerjaan bagi sekitar 60 ribu orang dengan

omzet domestiknya yang terus meningkat diatas 800 milyar rupiah di

tahun 2006. Kondisi tersebut relatif kontras dengan profil PT. Pos

Indonesia yang memiliki pegawai sekitar 25 ribu orang dengan omzet

Rp. 1,64 trilliun untuk tahun 2006.

Perkembangan jumlah pelaku usaha juga diiringi dengan inovasi

produk dan pelayanan. Salah satu bentuk inovasi adalah pelayanan

Position Paper KPPU Terhadap SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 2

jasa kurir untuk surat-dokumen bisnis. Dalam segmen ini, perusahaan

swasta bersaing secara langsung (head to head) dengan PT. Pos

Indonesia untuk melayani transaksi pengiriman surat-dokumen bisnis

yang lebih bersifat one to many atau dari satu perusahaan untuk

banyak penerima (recipient). Menyikapi perkembangan tersebut,

pemerintah melalui Menkominfo mengeluarkan himbauan berupa Surat

Edaran Nomor 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 yang intinya adalah

menyerukan kepada pengguna jasa pos untuk hanya menggunakan

PT. Pos Indonesia dalam berbagai bentuk korespondensi bisnisnya.

Adanya himbauan tersebut menimbulkan polemik di kalangan bisnis,

terutamanya oleh perusahaan penyedia jasa kurir swasta, dimana

ditenggarai, SE No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 merupakan salah satu

bentuk persaingan usaha tidak sehat yang didukung oleh pemerintah.

Paper ini bertujuan untuk melakukan analisis legalitas dan analisis

persaingan usaha dari terbitnya SE No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007.

Berdasarkan paper ini, KPPU akan memberikan saran dan rekomendasi

kepada pemerintah untuk menyikapi dinamika terakhir dalam industri

jasa pos di Indonesia.

ANALISIS LEGALITAS

Sampai dengan saat ini, regulasi industri pos dan jasa pengiriman

yang masih berlaku mengamanatkan bahwa negara yang

menyelenggarakan pos dan pelaksanaannya diserahkan kepada satusatunya

badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini bernama PT

Pos Indonesia (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

1995). Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 6

Tahun 1984 tentang Pos yang menyatakan:

Position Paper KPPU Terhadap SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 3

Pasal 3 (1) : Pos diselenggarakan oleh negara

Pasal 3 (3) : Menteri melimpahkan tugas dan

wewenang pengusahaan pos dan giro yang

dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku

Pasal 4 (1) : Badan sebagaimana dimaksudkan

dalam Pasal 3 ayat (3) adalah satu-satunya badan

yang bertugas menerima, membawa, dan/atau

menyampaikan surat, warkatpos, serta kartupos

dengan memungut biaya

Penegasan terhadap pelimpahan negara kepada satu-satunya badan

usaha juga terdapat di aturan turunan UU No 6 Tahun 1984, yaitu

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang

Penyelenggaraan Pos yang berbunyi:

Pasal 3 (1) : Pos diselenggarakan oleh Negara dan

ditugaskan kepada Perum

Pasal 3 (3) : Perum adalah satu-satunya badan yang

bertugas menerima, membawa, dan/atau

menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos

dengan memungut biaya

Dalam implementasinya, perum yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3

adalah Perum Pos dan Giro yang dibentuk berdasarkan PP No. 9/1978.

Position Paper KPPU Terhadap SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 4

Pada perkembangan terakhirnya, bentuk Perum tersebut berubah

menjadi Persero berdasarkan PP No. 5/1995.

Perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT Pos Indonesia

(Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/1995 tentang

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero), menyebabkan kerancuan dalam

penyediaan jasa pelayanan publik dan hak monopoli. Definisi Persero

adalah mengejar keuntungan setinggi-tingginya (berdasarkan Pasal 12

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara), berbeda dengan Perum yang bertujuan untuk kemanfaatan

umum dengan melayani kepentingan masyarakat (UU No. 19/2003

Pasal 36). Kondisi tersebut menyebabkan pertentangan antara prinsip

melayani kepentingan publik dan hak monopoli berdasarkan UU No.

6/1984 dan PP No. 37/1985 dengan prinsip mencari keuntungan

setinggi-tingginya (PP No. 5/1995). Dengan demikian, hubungan

antara PT. Pos Indonesia (berdasarkan PP No. 5/1995) dengan fungsi

pelayanan kepentingan publik dan hak monopoli (UU No 6/1984 dan

PP 37/1985) menjadi kurang relevan. Dengan peralihan menjadi

Persero, maka PT. Pos Indonesia telah masuk ke dalam wilayah

komersial, dimana sebagai Persero, PT Pos Indonesia harus dapat

bersaing secara sehat dengan perusahaan swasta lainnya. PT Pos

Indonesia idealnya bersaing melalui prosedur yang kompetitif untuk

terpilih sebagai penyedia jasa pos dan logistik.